TINJAUAN MAQĀṢID AL- SYARĪ’AH TERHADAP KEWAJIBAN WNA PRIA MEMBAYAR JAMINAN 500 JUTA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Pasal 142 Ayat 3 RUU HMPA)

Ilham, Widagdo (2022) TINJAUAN MAQĀṢID AL- SYARĪ’AH TERHADAP KEWAJIBAN WNA PRIA MEMBAYAR JAMINAN 500 JUTA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Pasal 142 Ayat 3 RUU HMPA). Skripsi thesis, UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Ilham widagdo_TINJAUAN MAQĀṢID AL- SYARĪ’AH.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Pasal 142 Ayat 3 terdapat kewajiban jaminan 500 Juta terhadap WNA pria sebagai syarat melaksanakan perkawinan campuran dengan WNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Maqāṣid al-syarī’ah terhadap kewajiban jaminan 500 juta bagi WNA pria yang akan melaksanakan kawin campur pada RUU HMPA. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan hanya berdasarkankan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan untuk mengumpulkan data dan informasi, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan, Kemudian dideskripsikan data-data doktriner tersebut untuk kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini menunjukan bahwa kewajiban jaminan 500 juta bagi WNA pria sebagai syarat perkawinan campur dengan WNI pada RUU HMPA kurang sesuai dengan maqāṣid al-syarī’ah terutama jika ditinjau dari aspek menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta karena aturan tersebut cenderung memberatkan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan campur sehingga berpotensi menyebabkan pasangan tersebut enggan melaksanakan perkawinan sehingga dapat terjerumus ke perbuatan maksiat dan tercela, selain itu aturan tersebut juga berpotensi menyebabkan penggunaan dan pemanfaatan uang yang tak berjalan maksimal karena uang 500 juta tersebut baru bisa diambil setelah perkawinan berjalan selama 10 tahun.

Actions (login required)

View Item