ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Muflikhatun, Masruroh (2022) ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview	Text COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (506kB) | Preview
Preview	Text MUFLIKHATUN MASRUROH_ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengadopsi sistem desentralisasi asimetris. Adanya desentralisasi asimetris menjadikan Indonesia memiliki daerah dengan otonomi khusus, salah satunya yakni otonomi khusus Papua. Otonomi khusus Papua yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani konflik di tanah Papua. Salah satu substansi penting dari kekhususan Papua adalah adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang berperan dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua. MRP memiliki tugas dan wewenang yakni memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait kebijakan di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP dan menganalisis pergeseran kewenangan MRP dalam perspektif Fikih Siyasah. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber pada sumber primer yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan MRP. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach dengan mengkaji berdasarkan norma dan hukum positif yang berlaku. Metode pengumpulan menggunakan metode dokumentasi dengan analisis data berupa content analysys atau analisis yang menggunakan informasi dari teks tertulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran kewenangan yakni dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait bakal calon anggota MPR RI utusan daerah, serta dalam memberikan persetujuan terkait pemekaran wilayah. Pergeseran kewenangan MRP tersebut berdampak terhadap berlangsungnya Otonomi Khusus di Papua, menjadikan konsep demokrasi deliberatif di Papua berubah menjadi demokrasi liberal, dan pelaksanaan Syu>ra> tidak sepenuhnya mengedepankan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item