HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTB (STUDI TEMATIK AYAT-AYAT BURUH DALAM TAFSIR FI ZHILAL AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN UU CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN)

Umu, Zuhairiyah (2022) HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTB (STUDI TEMATIK AYAT-AYAT BURUH DALAM TAFSIR FI ZHILAL AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN UU CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text UMU ZUHAIRIYAH_HAK-HAK BURUH PERSPEKTIF SAYYID QUTB (Studi Tematik Ayat-Ayat Buruh dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Relevansinya dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Problematika buruh tidak bisa terlepas dari sejarah perjuangan buruh dalam mempertahankan haknya. Peraturan buruh sendiri telah mengalami perubahan dari Undang-undang no. 13 tahun 2003 ketenagakerjaan beralih ke dalam Undang-undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang menuai banyak respon beragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Melihat fenomena tersebut peneliti mencoba untuk melihat bagaimana konteks buruh dalam salah satu kaca mata tafsir yang berprogres dalam menegakan keadilan bagi kaum tertindas serta berlatar belakang pergerakan melawan politik yaitu Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an karangan Sayyid Quthb. Demikian juga untuk melihat adakah relevansi diantara keduanya, sehingga muncul rumusan masalah bagimana hak-hak buruh dalam Tafsir Fii Zhilal Al-Qur’an? dan bagaimana relevansi penafsiran Sayyid Quthb dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan?. Cara untuk menyelesaikan rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan teori tafsir Mawdu’i al-Farmawi untuk menjawab rumusan masalah pertama dan analisis content (analisis isi) Krippendrof untuk menjawab rumusan masalah kedua. Penelitian ini mengarah pada library reaserch dengan menggunakan kitab tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an sebagai sumber primer dalam penelitian. Sehingga menghasilkan jawaban bahwa penafsiran Sayyid Quthb terkait hak-hak buruh menghasilkan: kewajiban dalam menuliskan perjanjian dengan syarat-syarat yang jelas, adanya saksi yang adil dalam menuliskan perjanjian, kewajiban dalam membayar upah, pembayaran upah yang didasarkan pada kesepakatan/perjanjian kerja, pengalihan tanggungjawab kepada ahli waris dalam menjaga upah bagi buruh/pekerja jika terjadi pengalihan, berakhirnya waktu kerja berdasarkan perjanjian, dan adanya persetujuan buruh dalam memperpanjang waktu kerja. Serta hak kemanusian dalam memperlakukan buruh yaitu dengan ma’ruf, adil, dan tidak memaksakan kehendak. Hasil penafsiran tersebut relevan dengan UU Cipta Kerja Klaster Ketenegakerjaan pada pasal 57, pasal 61 ayat 3, 78 ayat 1 poin (a) dan ayat 2, pasal 88 ayat 1 dan 2, pasal 88A ayat 3, pasal 151 A ayat 2 poin (a) dan (b). Selain itu ditemukan bahwa selain hak-hak buruh di atas, terdapat hak buruh tambahan yang ditemukan yaitu nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam mempekerjakan buruh

Actions (login required)

View Item