PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KPKNL PURWOKERTO)

Mohamad, Faozan Awaludin (2020) PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KPKNL PURWOKERTO). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text Mohamad Faozan Awaludin_Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto)”.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Nilai limit terhadap penetapan harga pada penghapusan Barang Milik Negara merupakan wewenang dari pihak KPKNL. Seperti yang dilakukan oleh pihak IAIN Purwokerto yang menjual asrama mahasiswa atas Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto. Nilai limit yang di maksud disini adalah harga minimal barang yang akan di lelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang dan penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari pihak penilai (appraisal) KPKNL Purwokerto. Bahwa Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Penelitian ini bermaksud unuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syari’ah mengenai penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto. Metode penelitian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari Peraturan Menteri Keuangan maupun dokumen terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto berdasarkan pasal 43 PMK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menerangkan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit yang penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual dan penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari pihak yang berwenang menilai suatu obyek lelang, wewenang tersebut dimiliki oleh tim penilai (appraisal). Pandangan hukum ekonomi syari’ah mengenai penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto tidak berbenturan dengan hukum Islam. Sebab, pihak KPKNL Purwokerto mempunyai tim penilai yang berkompetensi dalam bidangnya yaitu menentukan suatu nilai barang yang akan di lelang berdasarkan harga pasar. Nilai wajar atau nilai pasar atas BMN yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting tidak hanya dalam rangka penyusunan neraca pemerintah namun juga ditekankan untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Hal ini sesuai dengan konsep hukum Islam bahwa penetapan harga yang adil didasarkan pada harga yang terjadi di pasar.

Actions (login required)

View Item