“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AN-NA’IM (StudiPutusanMahkamahKonstitusiNomor 20/PUU-XVII/2019 TentangPenggunaanSuratKeteranganDalamPemilihanUmum 2019)”

MELVYTA DIRGIANA PUTRI, 1522303018 (2020) “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AN-NA’IM (StudiPutusanMahkamahKonstitusiNomor 20/PUU-XVII/2019 TentangPenggunaanSuratKeteranganDalamPemilihanUmum 2019)”. Skripsi thesis, IAIN.

	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text SKRIPSI FULL MELVYTA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pemilu di Indonesia dilaksanakansetiap lima tahunsekaliyaituuntukmemilihanggota DPRD, DPD, PresidensertaWakilPresiden. SetiapakandilaksanakanPemilu, KPU menerbitkan UU Pemilu. UntukPemilutahun 2019, KPU mengeluarkan UU No. 7 tahun 2017 sebagailandasannya. Dimanadidalam UU tersebutdisinyalirterdapatPasal yangdapatmenghilangkanhakkonstitsionalwarganegarauntukmemilih, olehkarenaitudariberbagaipihakmengajukanuntukmelakukanJudicial Review UU tersebut. Judicial Review dilakukanuntukmenguji UU No. 7 tahun 2017 terhadap UUD 1945. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum hakimterhadap putusan MahkamahKonstitusiNomor 20/PUU-XVII/2019terkait diperbolehkannyaSuketsebagaipengganti KTP-el ditinjaudaripemikiran Abdullah Ahmed An-Na’imterkait HAM. Penelitianinitermasukdalampenelitianpustaka (library research), sehinggamengambildanmengolah data darisumber-sumberkepustakaansepertibuku-bukudanjurnal yang terkaitpenelitianini. Pendekatan yang digunakanpenulisdalampenelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, dimanamengacukepadanorma-normahukum yang terdapatdalamperundang-undangandanputusan-putusanpengadilan. Sumberutamaatausumber primer dalampenelitianiniadalahputusanMahkamahKonstitusi No. 20/PUU-XVII/2019 yang akandidiskuiskanterkait HAM baiksecaraumummaupunberdasarkanpandangan Abdullah Ahmed An-Na’im. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Putusan MahkamahKonstitusiNomor20/PUU-XVII/2019 padaPasal 348 ayat (9) bertentangandengan UUD 1945, dansebagaisolusiataspermasalahaniniMajelismemutuskanbagisetiapwarganegara yang belummemiliki KTP-el dapatmengunakanSuketuntukdapatmemilih di TPS sesuaidengandomisili. Solusitersebutsesuaidenganpendapat Abdullah Ahmed An-Na’im, dimanamenurutnyaHAM merupakanhak yang harusdijunjungtinggidandilindungi, namunadabeberapahal yang dapatmembuathaktersebutharusdilanggarkarenaadanyasuatukondisitertentu.

Actions (login required)

View Item