PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)

Ahmad, Kristanto (2020) PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

	Text PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUK.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text cover bab i bab v daftar pustaka.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan bertujuan untuk memberi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit.Payung hukum jaminan syariah menjadi penting untuk dibentuk, untuk mengatur tentang jamianan syariah, akan rancu bagi Peradilan Agama tatkala menyelesaikan sengketa murabahah serta akan semakin banyak masyarakat yang meragukan keabsahan kontrak jaminan syariah sebagai kontrak yang menganut prinsip syariah. BPRS BAS Purwokerto dengan segala produk dan layanannya dalam kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum atau ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang Jaminan Fidusia. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS BAS Purwokerto adalah pembiayaan mura<bah{ah dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan jaminan fidusia pada akad mura<bah{ah di BPRS BAS Purwokerto serta mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah tentang penerapan jaminan fidusia di BPRS BAS Purwokwerto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangam (field research), yaitu penelitian yang didapat dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Direksi, Kepala Bagian Marketing, Remedial, Legal Officer dan Nasabah atau Debitor. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, observasi, dan wawancara, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penilitian menunjukan bahwa penerapan jaminan fidusia di BPRS BAS dapat disamakan dengan Fatwa dewan Syariah Nasional Nomor 6/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily karena pada praktik yang dilakukan dalam pengikatan jaminan fidusia di BPRS BAS Purwokerto sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari fatwa tersebut seperti Jaminan fidusia pada BPRS BAS Purwokerto yang merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sehingga dapat disamakan dengan Rahn Tasjily.

Actions (login required)

View Item