SANKSI TINDAKAN PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH DOMESTIK MENURUT FIKIH LINGKUNGAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes)

Alis, Musrifah (2025) SANKSI TINDAKAN PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH DOMESTIK MENURUT FIKIH LINGKUNGAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Waduk Penjalin, Winduaji, Paguyangan, Brebes). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Skripsi Alis Musrifah 214110304002.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pencemaran air merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang signifikan salah satunya Waduk Penjalin, yang terletak di Kab. Brebes Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pencemaran air akibat limbah domestik di Waduk Penjalin, berdasarkan fikih lingkungan dan Perda Kab. Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran air di Waduk Penjalin disebabkan oleh limbah domestik yang berupa plastik, sisa makanan, dan bahan lain yang sulit terurai dari masyarakat sekitar, sampah dari pengunjung wisata, aktivitas memancing dan kegiatan usaha di sekitar Waduk Penjalin. Dalam fikih lingkungan, pencemaran dipandang sebagai jarimah yang dapat dikenakan sanksi ta'zir dengan dengan jenis dan bentuk hukuman yang ditentukan oleh ulil amri (otoritas yang berwenang). Dalam Perda Kab. Brebes No 5 Tahun 2019, sanksi terdiri dari administratif (teguran, paksaan, pembekuan/pencabutan izin), perdata (ganti rugi, pemulihan lingkungan), dan pidana (denda atau penjara) untuk pelanggaran berat. Kedua sistem sanksi bertujuan mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki dampak pencemaran, dengan menekankan tanggung jawab pelaku. Namun, fikih lingkungan lebih menekankan aspek moral dan agama dengan sanksi ta'zir yang berlandaskan ketegasan yang kontekstual, sementara Perda Kab. Brebes No 5 Tahun 2019 memberikan sanksi hukum yang lebih terstruktur.

Actions (login required)

View Item