Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Maṣlaḥah

Nabila Septia, Imani (2023) Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Maṣlaḥah. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text NABILA SEPTIA IMANI_POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang- undangan telah disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 lalu, menuai pro dan kontra dari masyarakat akan politik hukumnya. Secara khusus, masyarakat memiliki keraguan pada aspek partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation dalam UU tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya analisis lebih lanjut mengenai keberadaan meaningful participation dalam politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library research). Suatu penelitian kepustakaan yang mengarah pada penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang berupa pendekatan undang-undang (statute approach). Metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 yang dimaksudkan oleh para legislator adalah memperkuat sistem perundang-undangan di Indonesia yang diantaranya peningkatan kualitas proses legislasi, pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara dalam proses legislasi, dan peningkatan meaningful participation. Kemudian berdasarkan analisis menggunakan teori the ladder of citizen participation dikatakan bahwa meaningful participation dalam Undang- undang P3 terbaru ini menduduki tangga partisipasi tertinggi yakni delegated power dan citizen control yang mana terklasifikasikan dalam degrees of power atau tingkatan dengan keberadaan rakyat yang berdaulat. Berdasarkan perspektif konsep maṣlaḥah dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari undang-undang P3 terbaru ini mampu mercerminkan adanya kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan yang dimaksud dikelompokkan dalam kebutuhan ḥajjiyah yaitu suatu maṣlaḥah yang mampu menunjang keberadaan maṣlaḥah di atasnya namun jika diabaikan akan menimbulkan resiko bagi kehidupan bernegara.

Actions (login required)

View Item