TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGALIHAN BENTUK SEBAGIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 2022 MENJADI TUNAI (ANALISIS PADA DESA TLAHAB LOR KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA)

Kriskhna, wati (2023) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGALIHAN BENTUK SEBAGIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 2022 MENJADI TUNAI (ANALISIS PADA DESA TLAHAB LOR KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI LENGKAP KRISKHNAWATI_compressed (1).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Adapun pada tahun 2022 pemerintah melakukan percepatan penyaluran BPNT dengan tunai dan PT POS Indonesia sebagai pelaksanaan penyaluran. Skripsi ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengalihan bentuk sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 menjadi Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan Penelitian ini menunjukan bahwa, mekanisme penyaluran BPNT di desa Tlahab Lor, terdapat praktik pengalihan bentuk bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat yang hanya mendapatkan 10 beras, telur, bawang merah, kacang panjang, dan uang sebesar Rp. 200.000 hal tersebut karena belum ada pedoman umum yang dikeluarkan terkait mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara teknis oleh PT. Pos Indonesia. Penyaluran BPNT secara tunai didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Surat Edaran 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT. BPNT dapat dianggap sebagai hibah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Hal tersebut juga sudah sesuai dengan rukun hibah terdiri dari pemberi (wahib), penerima (mauhublah), barang yang dihibahkan (mauhub), dan sigat (ijab dan kabul). Akan tetapi hibah bisa terjadi kerusakan rukun dan syarat karena barang serta ijab dan kabul tidak sesuai, Pengalihan bentuk sebagian BPNT dapat dianggap sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak adil, dan bertentangan dengan surat an-Nisa ayat 29 dan surat al-Syua’ara ayat 183 yang melarang memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan bentuk, BPNT

Actions (login required)

View Item