PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1912/PDT.G./2018/PA.KLT.)

Hanin, Nur Hafidha (2023) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1912/PDT.G./2018/PA.KLT.). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Hanin Nur Hafidha_Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu syarat perkawinan yaitu perkawinan dilaksanakan harus dengan persetujuan kedua calon mempelai. Karena perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan merupakan salah satu penyebab tidak terciptanya keluarga yang kekal dan abadi. Perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat tidak dapat dilangsungkan. Namun, apabila perkawinan tersebut terlanjur dilaksanakan dan kemudian setelah berlangsungnya akad nikah ditemukan kesalahan menurut hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada perkara Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA/Klt. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang di dalamnya diperoleh bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt. dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kasus yang diteliti. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan kemudian dilakukan analisis, data tersebut kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu menjabarkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum perdata khususnya hukum perdata. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kawin paksa dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Kemudian hakim memutus perkara tersebut berdasar pada Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : pembatalan perkawinan, kawin paksa.

Actions (login required)

View Item