PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Miftahuddin, Baihaqi (2023) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview	Text MIFTAHUDDIN BAIHAQI_PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.pdf Download (1MB) | Preview
	Text ABSTRAK.docx Download (14kB)

Abstract

Salah satu konsekuensi sebagai perusahaan terbuka adalah terciptanya struktur kepemilikan saham yang terdiri dari pemegang saham mayoritas dan minoritas. Hal ini memiliki permasalahan mendasar tentang bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Seperti penggunaan metode one share one vote pada pengambilan keputusan RUPS di mana pemegang saham mayoritas dengan presentase kepemilikan besar akan mendapatkan keuntungan kebijakan sesuai yang dikehendakinya tanpa memandang benturan kepentingan yang merugikan pemegang saham minoritas. Adapun, yang menjadi fokus permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka dan bagaimana analisis mas}lah}ah mursalah dalam memandang perlindungan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber hukum primer berupa Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan sumber hukum sekunder berupa buku, artikel, dan ensiklopedia. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah konten analisis. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka menurut hukum positif Indonesia melingkupi hak appraisal/dissenting opinion, hak untuk memperoleh keterbukaan informasi, perlindungan pada transaksi benturan kepentingan, dan hak melakukan gugatan derivatif/gugatan pribadi. Perlindungan tersebut telah memenuhi prinsip perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Adapun, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ditinjau dari perspektif mas}lah}ah mursalah tidak menyalahi dan/atau bertentangan dengan tujuan syara. Peraturan tersebut memberi kebermanfaatan atau kemaslahatan terutama dalam hal menjaga harta (hi}fz} al-ma>l) berupa melindungi dan memastikan hak-hak pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka dan memberi kepercayaan masyarakat terhadap rasa aman dalam berinvestasi di pasar modal serta memberi efek positif terhadap iklim pasar modal dan perekonomian.

Actions (login required)

View Item