LEGAL REASONING PENJATUHAN PIDANA KORUPSI PINANGKI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)

MUCHLIS, FATHULLOH (2022) LEGAL REASONING PENJATUHAN PIDANA KORUPSI PINANGKI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki). Skripsi thesis, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.

Preview

Text 1. SKRIPSI.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Meskipun hakim memiliki kebebasan namun penjatuhan pidana haruslah disertai dengan legal reasoning yang baik. Penjatuhan pidana korupsi terhadap Pinangki tertuang dalam putusan perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legal reasoning hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pinangki pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding prespektif hukum pidana Islam, kemudian mencari persamaan dan perbedaan di antara kedua putusan tersebut. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (library reseacrh). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki.. Data sekunder yang berupa buku-buku di antara buku yang berjudul Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis yag digunakan adalah metode content analisis dan komparatif. Penelitian ini menunjukan putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst memiliki legal reasoning yang telah sesuai dengan konsep takzir. Sementara putusan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki terdapat legal reasoning yang tidak sesuai dengan konsep takzir. Kedua putusan tersebut dalam hukum pidana Islam perbuatan Pinangki masuk dalam kategori Risywah (Penyuapan), Ghulul (Penggelapan), dan khianat.

Actions (login required)

View Item