HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3328 K/PID.SUS/2019)

DHIANTIKA, AMALIA AZIZ (2021) HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3328 K/PID.SUS/2019). Skripsi thesis, IAIN PURWOKERTO.

Preview

Text Skripsi DHIANTIKA AMALIA AZIZ_1617303008.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Dalam upaya pembelaan kepada klien tak jarang terdapat beberapa advokat yang terjerat dalam permasalahan hukum yang sedang berjalan yaitu dugaan melakukan tindak pidana obstruction of justice. Obstruction of justice merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalang-halangi proses hukum. Disamping itu seorang advokat memiliki hak imunitas agar mendapat kekebalan hukum dalam melaksanakan profesinya. Namun, pada kenyataannya masih banyak advokat yang diproses secara hukum ketika sedang melaksanakan tugasnya membela kliennya. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019. Kedua, untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam membela klien berkaitan dengan tindak pidana obstruction of justice di Indonesia perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini ada penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian ini adalah UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Buku Hukum Pidana Islam. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, hakim dalam putusannya memutus kasus advokat yang melakukan tindak pidana obstruction of justice tidak mempertimbangkannya dari sisi etik advokatnya. Sebab, perbuatan yang dilakukan sudah masuk ke ranah hukum pidana. Sesuai yang tertera pada Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 11 ayat (3). Selain itu, perbuatan yang dilakukannya ketika menjalankan profesinya tidak ‘beritikad baik’ sehingga hak imunitas advokat yang dimiliki dari tidak berlaku. Kedua, amanah yang diberikan kepada seorang advokat (wakālah) untuk menyelesaikan suatu perkara yang dilanggar dengan melakukan perbuatan obstruction of justice. Dalam pandangan Islam, hukuman terhadap pelaku obstruction of justice belum ditentukan di al-Qur’an maupun hadits, maka dari itu hukuman yang diberikan adalah hukuman ta’zir. Kata Kunci: Hak imunitas advokat, obstruction of justice, hukum Islam.

Actions (login required)

View Item