PENGGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM PUTUSAN PERKARA PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN PEMBIAYAAN FASILITAS MURABAHAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP)

EKA PUTRI, RAHAYU NINGSIH (2020) PENGGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM PUTUSAN PERKARA PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN PEMBIAYAAN FASILITAS MURABAHAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP). Skripsi thesis, IAIN PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
Cover_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (661kB) | Preview
[img]
Preview
Text
EKA PUTRI RAHAYU NINGSIH_PENGGUNAAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM PUTUSAN PERKARA PERLAWANAN EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN PEMBIAYAAN FASILITAS MURABAHAH (Studi Kasus Putusan Nomor 1301Pdt.G2019PA.JP).pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

KHES merupakan aturan yang harus diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Ketika terjadi sengketa ekomoni syariah aturan tersebut harus didahului dalam menggali hukumnya. Dalam kasus ini Pelawan (PT. Aikonika Denira Artha) adalah Pelawan yang cidera janji, yang dimana posisi Pelawan seharusnya digugat pihak Terlawan 1 (PT. Bank Muamalat Indonesia) namun sebaliknya, pihak Pelawan yang mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat karena menurut Pelawan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tidak sesuai dengan peraturan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu library research (penelitian pustaka), yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah dokumen dokumen. Penelitian ini berdasarkan sumber utama data penulis yang berasal dari salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No:1301/Pdt.G/2019/PA.JP. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dalam putusan akhirnya majelis hakim tidak menemukan kesalahan pada eksekusi lelang pembiayaan fasilitas mura>bah}ah tersebut karena menurut majelis hakim perjanjian yang tertuang sudah sesuai apabila pihak Pelawan cidera janji maka pihak Terlawan I berhak atas hak tanggungan tersebut. Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut sudah menggunakan aturan-aturan yang ada dalam KHES hanya saja pernyataan-pernyataan yang umum tidak dimunculkan sumber hukumnya, karena menurut majelis hakim pernyataan tersebut sudah tertuang dalam perjanjian/kontrak tetapi ada beberapa Pasal yang memeng tidak digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu penelitian ini membahas Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dan Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara perlawanan eksekusi lelang hak tanggungan akad syariah pembiayaan fasilitas mura>bah}ah studi putusan No: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Putusan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, Pembiayaan Fasilitas Mura>bah}ah.
Subjects: 2x4. Fiqih > 2x4.2 Muamalah
2x4. Fiqih > 2x4.2 Muamalah > 2x4.24 Persekutuan (Syirkah, Qirad, Mudhorobah, Murabahah, Musaqoh, Muzaroah)
300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: eka putri
Date Deposited: 04 Nov 2020 16:23
Last Modified: 04 Nov 2020 16:23
URI: http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/8654

Actions (login required)

View Item View Item