KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Nur'aini, Eva (2019) KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text EVA NUR'AINI_FULL SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Kriminalisasi bukan merupakan istilah baru di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 2000-an, yang pada saat itu terkenal dengan kriminalisasi kasus perburuhan. Dan pada awal tahun 2017, kasus kriminalisasi kembali meresahkan masyarakat yaitu kasus kriminalisasi ulama. Pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kriminalisasi ulama perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia diperpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, surat kabar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, bahwa semua kasus kriminalisasi merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi ulama. Jika berbicara mengenai hak asasi manusia, tidak akan lepas dengan asas legalitas. Maka dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan kriminalisasi ulama, asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Untuk mengatasi kekakuan asas legalitas dalam mengatasi masalah kriminalisasi ulama, dapat diatasi dengan cara pembaharuan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia, jika dilihat dari proses hukum yang dijalani tersangka kasus kriminalisasi ulama telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 14 tahun 2012). Serta tidak memenuhi unsur dan karakteristik dari kriminalisasi, sehingga tergolong bukan kasus kriminalisasi ulama.

Actions (login required)

View Item