IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERSPEKTIF MAQAS}ID SYARĪ’AH

Erlina, Piji Utami (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERSPEKTIF MAQAS}ID SYARĪ’AH. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

	Text ERLINA MUJI UTAMI_IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (570kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan telah mengalami kesenjangan dengan pembangunan yang dilakukan pada kawasan perkotaan sehingga masyarakat daerah perkotaan lebih sejahtera dari pada daerah perdesaan. Sedangkan di Indonesia telah menerapkan konsep otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah mempunyai fungsi yang penting, sehingga dapat melakukan pembangunan didaerahnya, terlebih lagi dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pembangunan kawasan perdesaan. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pemalang dan bagaimana pelaksanan pembangunannya jika dilihat dari perspektif maqas}id syarī’ah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di kawasan perdesaan sentra melati Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang bersifat Induktif dengan data kualitatif yang dianalisis menggunakan teori dan konsep serta menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan langkah-langkah analisis data yaitu reduksi, display dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan melingkupi penyelenggaraan yang dibagi menjadi 4 subproses yaitu pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya adalah kelembagaan, pendanaan dan pembinaan. Implementasi peraturan daerah tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip good governance yang telah sesuai dengan pandangan maqas}id syarī’ah > yaitu hifz} an-nasl atau dalam interpretasi disebut sebagai menjaga generasi. Konsep pembangunan ini dikenal dengan konsep sustainability development atau pembangunan berkelanjutan, jadi pembangunan kawasan perdesaan ini dilakukan untuk jangka panjang sampai kepada generasi kedepan.

Actions (login required)

View Item