Ramadhan, Isna Ujiatin (2019) STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 103/DSN-MUI/X/2016 DAN KUHPERDATA TENTANG NOVASI SUBJEKTIF. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.
|
Text
COVER_BABI_BABV_DAFTARPUSTAKA.pdf Download (583kB) | Preview |
|
|
Text
ISNA UJIATIN RAMADHAN_STUDI KOMPARATIF FATWA DEWAN SYARIAH N.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Novasi merupakan pembaruan utang yang menghapus perjanjian lama dengan perjanjian baru. Novasi subjektif pasif berupa penggantian debitur dan novasi subjektif aktif berupa penggantian kreditur. KUHPerdata mengatur ketentuan novasi subjektif dalam Pasal 1413-1424. Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 mengatur ketentuan novasi subjektif. Novasi subjektif pasif berupa penggantian madin dengan akad h}awa>lah al-da>in dan novasi subjektif aktif berupa penggantian dain dengan akad h}awa>lah al-h{aq. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 novasi subjektif aktif dengan kompensasi dalam hukum perdata dikenal dengan cassie. Penelitian ini bermaksud mengetahui persamaan dan perbedaan novasi subjektif dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan berupa Fatwa DSN-MUI dan KUHPerdata, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan dan perbedaan novasi subjektif dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 dan KUHPerdata. Persamaan diantaranya, novasi subjektif aktif berupa penggantian da>in (kreditur) dan novasi subjektif pasif berupa penggantian madin (debitur), para pihak harus cakap hukum dan memiliki kewenangan, novasi subjektif harus dinyatakan secara tegas dan jelas oleh para pihak. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 novasi subjektif dikenal dengan istilah cassie dan harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam akta perjanjian. Namun, dalam KUHPerdata novasi subjektif tidak memaksakan untuk dinyatakan secara tegas dan jelas dalam akta perjanjian. Akta perjanjian dijadikan dasar legalitas pengakuan terjadinya novasi. Hal tersebut guna untuk melindungi secara hukum nasabah lama apabila nasabah baru melakukan wanprestasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Novasi subjektif, KUHPerdata, Fatwa DSN-MUI, Cassie, Akta perjanjian |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 347 Civil procedure and courts > 347.05 Hukum Acara Perdata |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | K Kristiarso |
| Date Deposited: | 30 Oct 2019 07:49 |
| Last Modified: | 30 Oct 2019 07:49 |
| URI: | http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/6315 |
Actions (login required)
 |
View Item |
