PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (BMT) AGHNIYA MAJENANG DAN BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (BMT) ANSOR SEJAHTERA MAJENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SUDRAJAT, BAYU (2018) PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (BMT) AGHNIYA MAJENANG DAN BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (BMT) ANSOR SEJAHTERA MAJENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Masters thesis, IAIN Purwokerto.

[img]
Preview
Text
TESIS FULL BAYU.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

BMT memberikan pelayanan pembiayaan pada masyarakat dengan pelaksanaan dan produknya merujuk pada Al-Qur’an dan Hadist yang diinterprestasikan dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. Dalam merealisasikan pembiayaan, BMT juga menerapkan biaya administrasi pembiayaan sebagai pra syarat yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan jika pembiayaannya direalisasikan. Tidak adanya aturan teknis yang pasti dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan menjadikan BMT dalam menentukan biaya administrasi cenderung mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh lembaga keungan konvensional yang mana dalam menentukan biaya administrasi berdasarkan prosentase dari besar kecilnya nominal pembiayaan. Hal ini menunjukan adanya kemungkinan pihak BMT mencari keuntungan tersendiri dibalik pengurusan administrasi pembiayaan, karena semakin besar pembiayaanya maka akan semakin besar pula biaya administrasi yang harus dibayarkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang serta bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan dilihat dari perspektif hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari pihak BMT dan data sekunder berupa buku-buku yang mendukung terkait penelitian ini. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan BMT Aghniya Majenang menetapkan biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 100.000,- untuk semua pembiayaan. Hal ini sesuai Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Ija>rah Multijasa yang menyatakan bahwa pihak lembaga keuangan syariah boleh menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan dan besaran ujrah atau fee tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan melainkan dalam bentuk nominal yang pasti. Sedangkan BMT Ansor Sejahtera dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan berdasarkan range dari plafon pembiayaan yaitu kenaikan Rp. 100.000,- untuk setiap pembiayaan kelipatan Rp. 5.000.000,- , sehingga menunjukan pihak BMT Ansor Sejahtera mengambil manfaat dari pengurusan administrasi pembiyaan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Ija>rah Multijasa.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: BMT, Biaya Administrasi Pembiayaan, Hukum Islam
Subjects: 2x0 Islam (Umum) > 2x0.3 Islam dan Ilmu Sosial
2x4. Fiqih > 2x4.2 Muamalah > 2x4.27 Bank (BMT)
300 Social sciences > 330 Economics > 332 Financial economics > 332.2 Lembaga Perbankan Khusus
Divisions: Pascasarjana > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: K Kristiarso
Date Deposited: 07 Sep 2018 08:40
Last Modified: 15 Feb 2019 08:26
URI: http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/4233

Actions (login required)

View Item View Item