PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAANMURABAHAH DI PT. BPRS BUMI ARTHA SAMPANG KANTOR KAS CIPARI, CILACAP, JAWA TENGAH

NurtikaRahmawati, 1423204074 (2017) PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAANMURABAHAH DI PT. BPRS BUMI ARTHA SAMPANG KANTOR KAS CIPARI, CILACAP, JAWA TENGAH. Diploma thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text NURTIKA RAHMAWATI_PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Murabahahadalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan Murabahahmerupakan pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank-bank syariah, karena proses dan praktiknya lebih mudah dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. Sebagaimana di BPRS Bumi ArthaSampang Kantor KasCipari jumlah pembiayaan yang paling banyak adalah jenis pembiayaan Murabahah, hal ini terbukti jumlah nasabah pembiayaan di BPRS Bumi ArthaSampang Kantor Kas Cipari 98% menggunakan pembiayaan murabahah. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah di BPRS Bumi ArthaSampang KK Cipari dilaksanakan dengan melibatkan akad wakalah, yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Adapun pokok permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS Bumi ArthaSampang Kantor Kas Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskripsi-analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan Murabahahdi BPRS Bumi ArthaSampang Kantor Kas Cipari dilakukan dengan cara bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dipesan oleh nasabah. Tetapi bank juga meminta bukti kwitansi nota pembelian barang yang dibeli sebagai tanda bukti bahwa nasabah telah membeli barang yang diperlukannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan bank, dan nasabah wajib menyerahkannya kepada bank agar keduanya sama-sama tidak dirugikan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi ArthaSampang Kantor Kas Cipari belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, akad wakalah dan akad Murabahah dilakukan secara bersamaan, hal ini berbeda dengan peraturan Fatwa DSN-MUI yaitu dalam bentuk peraturan Fatwa MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah 1420 H) telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Actions (login required)

View Item