KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI ANTARA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

Ahmad Nur Khozin, NIM: 082321002 (2015) KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI KOMPARASI ANTARA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

	Text AHMAD NUR KHOZIN_KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH(STUDI KOMPARASI ANTARA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI....pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text Cover, Bab I, Bab V, Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhan putusan monumental dalam ranah hukum keluarga atas permohonan judicial review Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar yang menikah secara siri dengan Moerdiono. Dalam permohonannya Aisyah Mochtar menuntut agar Pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Penelitian ini merupakan penelitian library research dimana peneliti meneliti sumber-sumber tertulis yang membahas tentang kedudukan anak di luar nikah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder, antara lain al-Qur’an, al-Hadist, kitab-kitab fiqih yang berhubungan erat dengan kedudukan anak di luar nikah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur status anak. Dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban administrasi, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin, Anak yang lahir harus dilindungi, karena dalam hukum Islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, sekalipun ia dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina, bagi pezina atau ayah biologisnya berkewajiban mengayomi, memberikan pendidikan, memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak. Kata Kunci: Kedudukan Anak, Majelis Ulama Indonesia, Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item