PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI TONJONG BREBES TERHADAP WAKA>LAH WALI DALAM AKAD NIKAH

MUNAJI, 062621016 (2015) PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI TONJONG BREBES TERHADAP WAKA>LAH WALI DALAM AKAD NIKAH. Skripsi thesis, IAIN.

	Text MUNAJI_PANDANGAN MASYS PURWDDI TONJONG BREBES THDP WAKALAH WALI DLM AKAD NIKAH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text COVER, BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (555kB) | Preview

Abstract

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjunya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya ‘ad{al/enggan Dalam kasus isbat nikah yang sering ditemukan, ada satu komponen yang dapat menimbulkan masalah mengenai keabsahan suatu akad nikah, yaitu wali nikah. Di antara kasus yang sering ditemukan adalah wali nasab mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yaitu wali nasab berwakil pada penghulu (baik PPN atau bukan) di tempat berlangsungnya akad atau di luar tempat berlangsungnya akad. Kasus semacam ini yang paling umum dan sering terjadi. Perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnya suatu perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan – terlepas dari pendapat ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah. Namun, selama semua rukun dan syarat akad waka>lah terpenuhi, maka perwakilan wali nikah semacam ini dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati praktek waka>lah wali dalam akad nikah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan reduksi data, display data dan verifikasi Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Purwodadi berpendapat bahwa waka>lah wali diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap waka>lah wali bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar waka>lah wali telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi, masyarakat beranggapan bahwa perwakilan wali dalam akad nikah boleh dilakukan manakala wali berhalangan untuk menikahkan sendiri atau memiliki alasan tertentu sehingga wali memutuskan untuk mewakilkan perwalian mereka kepada orang lain. Di Desa Purwodadi sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, dan hanya sebagian diwakilkan kepada kiai dan tokoh agama setempat. Adapun alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan waka>lah wali pada akad nikah adalah: Masyarakat merasa tidak mampu untuk menikahkan. Waka>lah wali sudah menjadi budaya di masyarakat Purwodadi. Wali nikah kurang percaya diri untuk melafalkan akad nikah sendiri meskipun mereka bisa.

Actions (login required)

View Item