Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam

Mifta Khulhuda, 1123203027 (2015) Kebijakan Pemerintah Banyumas Tentang Relokasi Pedagang Burung Terhadap Mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi thesis, IAIN.

	Text MIFTA KHULHUDA_KEBIJAKAN PEMERINTAH BMS TENTANG RELOKASI PEDAGANG BURUNG TERHADAP MEKANISME PASAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text COVER, BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Dalam melakukan kegiatan ekonomi pasti tidak akan pernah lepas dari prinsip ekonomi yaitu permintaan dan penawaran. Bertemunya permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen disebut harga keseimbangan atau mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini berlangsung pula di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto. Namun dalam kenyataanya, mekanisme pasar yang diserahkan kepada permintaan konsumen dan penawaran produsen saja akan menimbulkan faktor-faktor kegagalan pasar. Untuk meminimalisir kegagalan pasar maka diperlukan peran pemerintah. Salah satu bentuk peran pemerintah adalah melakukan relokasi pasar. Namun pada kenyataanya, tidak jarang relokasi menimbulkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat permintaan konsumen di pasar tersebut. Bahkan, relokasi kadang mendapat penolakan dari pedagang karena dinilai tempat yang tawarkan pemerintah tidak strategis dan akan merugikan para pedagang. Relokasi pun terjadi pada para pedagang burung di area Jalan D.I Panjaitan (sebelah selatan Pasar Wage Purwokerto) yang dipindah ke pasar burung baru yang telah disediakan pemerintah di Jalan Kongsen. Berbeda dengan relokasi pada biasanya yang berujung penolakan, pada relokasi pedagang burung ini disambut positif oleh para pedagang burung, karena pedagang menilai relokasi akan memberikan banyak keuntungan bagi pedagang. Karena hal tersebut, relokasi pasar burung ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji oleh peneliti. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dasar hukum kebijakan pemerintah, menganalisis pengaruh kebijakan Pemerintah Banyumas terhadap mekanisme pasar burung, dan menganalisis mekanisme pasar menurut pandangan Islam di Pasar Burung Peksi Bacingah Purwokerto. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dengan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data didapatkan, kemudian data analisis dengan metode deskriptif untuk menjawab setiap rumusan masalah dan menarik kesimpulannya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Banyumas memiliki 4 dasar hukum untuk merelokasi pedagang. Pengaruh kebijkan pemerintah berdampak positif bagi 3 pihak (pemerintah sendiri, pedagang dan pembeli di pasar burung tersebut). 9 prinsip ekonomi Islam sudah cukup baik berjalan di pasar burung. Dan kebijakan pemerintah Banyumas merelokasi pedagang burung telah sesuai dengan 5 prinsip ekonomi Islam

Actions (login required)

View Item