LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA IN ABSENSIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021)

Devi, Dwi Ramadani (2023) LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA IN ABSENSIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text DEVI DWI RAMADANI_LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA IN ABSENSIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K PM.II-10 AD XI 2021).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

LEGAL REASONING HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MILITER SECARA IN ABSENSIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021) ABSTRAK Devi Dwi Ramadani NIM. 1817303012 Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Desersi Militer merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang militer yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian desersi militer yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021 yaitu tidak beradanya seorang militer tanpa izin yang sah dari atasannya pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana desersi perspektif maṣlaḥah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Bahan pustaka tersebut terdiri dari sumber data primer adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perkara Tindak Pidana Desersi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunalkaln pendekaltaln kalsus (calse alpproalch) yalitu dilalkukaln dengaln calral melalkukaln telalalh terhaldalp kalsus-kalsus yalng berkalitaln dengaln isu yalng dihadalpi telalh menjadi putusaln pengadilaln dan telalh mempunyali kekualtaln hukum tetalp yalng bertujualn untuk mempelaljalri peneralpaln normal-normal hukum dallalm pralktik hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Penelitian ini menunjukkan bahwa legal reasoning hakim dalam memutuskan perkara disebabkan adanya tindak pidana desersi militer dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 87 ayat (1) Juncto dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 yang mana penyelesainnya dilakukan secara In Absensia. Sanksi bagi pelaku tindak pidana desersi yaitu penjara yang sesuai dengan maṣlaḥah mursalah. Hal tersebut dikarenakan mendatangkan kemaslahatan berupa efek jera bagi pelaku dan tegaknya supremasi hukum.

Actions (login required)

View Item