SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

Risma, Yulianti Nur azizah (2023) SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text RISMA YULIANTI NUR AZIZAH_SISTEM CHECK AND BALANCE DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

“SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM PENETAPAN KEADAAN BAHAYA SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH” ABSTRAK RISMA YULIANTI NUR AZIZAH NIM. 1817303076 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Keadaan bahaya dapat terjadi dalam bentuk dan variasi yang berbeda, salah satunya keadaan bahaya yang diakibatkan oleh bencana non alam berupa Covid-19. Presiden sebagai pemegang kekuasaan diharuskan untuk bertindak cepat supaya tidak menimbulkan gejolak sosial yang tidak terkendali di masyarakat. Namun, kekuasaan Presiden juga diawasi oleh parlemen, seperti dalam penundan pemilu ketika negara sedang dalam keadaan bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem check and balances dalam penentapan keadaan bahaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan metode induktif. Metode induktif sendiri adalah suatu proses berpikir dengan menarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Penetapan keadaan bahaya di dasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 12 dan 22, serta Perppu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Presiden ketika dalam keadaan bahaya dapat bertindak khusus bahkan mereduksi keberlakuan aturan yang dianggap menghalangi proses pemulihan keadan bahaya. Oleh karena itu, harus ada mekanisme pengawasan yang dapat menghentikan kekuasaan tersebut jika dianggap sudah tidak relevan untuk dilaksanakan kembali. Kekuasaan dalam keadaan bahaya memiliki batasan secara legal yang diatur dalam peraturan khusus, sedangkan dalam batasannya diperlukan mekanisme pengawasan oleh parlemen atau pengawasan judicial sebagai bagian dari pengawasan khusus dalam keadaan bahaya. Dalam perspektif maṣlaḥah mursalah yang merupakan salah satu metode yang mendasari banyak produk fikih Islam yang sah terkait dengan isu-isu modern, rasional untuk dipertimbangkan lebih lanjut, terutama dalam sifatnya yang konsisten dalam pembaharuan hukum Islam, seperti kebijakan penundaan pemilu oleh Presiden yang mana tindakan tersebut berada pada posisi maṣlaḥah dharūriyat yaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Karena, bagaimanapun kemaslahatan orang banyak merupakan hal yang paling utama dan memang harus dikuatkan oleh pemerintah sebagaimana tujuan diturunkannya syariat Islam yang tidak lain adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Kata Kunci: Check and Balances, Penetapan Keadaan Bahaya, Penundaan Pemilu, Maṣlaḥah Mursalah

Actions (login required)

View Item