STATUS HUKUM AKAD KOORDINATOR JURU PARKIR DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)

Dita, Widyasari (2023) STATUS HUKUM AKAD KOORDINATOR JURU PARKIR DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Dita Widyasari_Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

STATUS HUKUM AKAD KOORDINATOR JURU PARKIR DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto) ABSTRAK Dita Widyasari NIM. 1817301053 Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dalam praktik pekerjaan yang dilakukan oleh koordinator juru parkir terkait pengupahan juru parkir tidak adanya kejelasan. Yang terjadi koordinator juru parkir maupun juru parkir mendapatkan upah dari hasil mereka yang sudah dikurangi setoran. Adapun rekapitulasi pendapatan tahunan atau setoran koordinator juru parkir setiap bulannya ke Dinas Perhubungan, terdapat kesenjangan atau tidak melakukan setoran secara disiplin setiap bulannya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di tiga zona yaitu zona 6, zona 10, dan zona 12A, subjeknya adalah tiga pegawai bidang perparkiran Dinas Perhubungan, tiga koordinator juru parkir, dan sembilan juru parkir, sedangkan objeknya adalah status hukum akad pada koordinator juru parkir dengan juru parkir. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan menggunakan teknik Snowball Sampling. Dan analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil analisis ini dalam hal pengupahan kepada juru parkir tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu adanya garar, walaupun tidak terdapat percekcokan maupun pertengkaran antara juru parkir dengan koordinator juru parkir namun kadar gararnya tidak sedikit, maka hal tersebut tidak sah. Selain itu, dalam hal pengupahan koordinator juru parkir sebagai mujir kepada juru parkir sebagai musta’jir, dari hasil sisa setoran mereka walaupun ada beberapa yang rela, namun dalam aturan tertulis sudah tertera kewajiban koordinator juru parkir untuk memberikan upah kepada juru parkir. Dalam akad ijarah sudah dijelaskan apabila tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat dalam akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah. Kata Kunci: Akad, Koordinator Juru Parkir, Juru Parkir, Fikih Muamalah.

Actions (login required)

View Item