KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 TENTANG BATAS USIA KAWIN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap)

MUHAMAD, UMAR FARUK (2023) KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 TENTANG BATAS USIA KAWIN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text MUHAMAD UMAR FARUK_KOMPARASI IMPLEMENTASI PRA DAN PASCA REVISI UU.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Amandemen pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan terjadinya perbedaan dan persamaan dalam implementasinya di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Jika melihat jumlah perkara Dispensasi Kawin (DISKA) di Pengadilan Agama Cilacap sebelum adanya amandemen/ (pra revisi) maka angkanya relatif rendah, dibandingkan dengan setelah menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasca revisi). Sejalan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana komparasi dari implementasi pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Penelitian yang penulis kaji termasuk penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada hakim Dispensasi Kawin (DISKA) dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Kelas 1A. Data sekunder menggunakan bahan hukum seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan persamaan dan perbedaan terkait implementasi dari pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pra revisi) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasca revisi) di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Jika melihat persamaannya, adalah sama-sama mengatur tentang batas minimal usia kawin. Sedangkan perbedaannya ada pada jumlah perkara Dispensasi Kawin periode Tahun 2017 hingga Tahun 2021 yang disebabkan oleh faktor pendidikan, orang tua, lingkungan/ pergaulan, agama, ekonomi, pandemi, dan faktor hukum itu sendiri yang menyebabkan revisi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai kurang efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak dibawah umur

Actions (login required)

View Item