PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN PERANGKAT DESA (Studi Analisis Putusan No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)

Isna, Falah Sari (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN PERANGKAT DESA (Studi Analisis Putusan No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ISNA FALAH SARI_PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penelitian ini berkaitan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), sehingga mengolah dan mengambil data dari sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi dan analisis yang digunakan daam penelitian ini adalah teknik analisis ini (content analysis), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara ini didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan pungutan liar terhadap pelantikan perangkat desa. dimana pungutan liar termasuk tindak pidana korupsi dan terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didakwa dengan dakwaan kesatu dimana terdakwa akan diberi hukuman penjara selama empat tahun dan membayar denda sebanyak Rp. 200.000.000,- atau dua ratus juta rupiah.

Actions (login required)

View Item