KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Musliah Dwi, Ayu Larasati (2022) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. Skripsi thesis, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text MUSLIAH DWI AYU LARASATI_ KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Anak jalanan merupakan bahasa sosial yang sering dijumpai pada lingkungan masyarakat. Kelompok anak punk merupakan salah satu masalah sosial anak jalanan yang terjadi di Indonesia. Anak punk yang lebih dikenal dari sisi fashion dan musik, serta dalam berpakaian dan rambut yang menjadi ciri khas anak punk yang mudah untuk dikenali. Masalah yang paling mendasar anak punk yaitu susahnya mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam memberikan hak pendidikan, pemerintah juga mempunyai tanggungjawab dalam melindungi hak pendidikan untuk anak punk. Sehingga peneliti bertujuan mengetahui kewenangan pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas dalam melindungi hak pendidikan anak punk dan dilihat dari perspektif hukum positif. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (field reaserch), kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial dengan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif. Adapun pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan menggunakan reduksi, display (Penyajian), dan verifikasi (penarik kesimpulan). Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah yang dalam kewenangannya pada masalah sosial yang di tugaskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, sudah memberikan penertibkan anak punk dan pemenuhan hak pendidikan yang ditugaskan kepada Dinas Pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya Sekolah Alam, SKB (Sanggar kegiatan belajar), PKBM (Pelatihan kegiatan belajar mengajar dan Kejar Paket. Dalam hukum positif hak pendidikan wajib diperoleh bagi setiap warga negara, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan perlindungan pemenuhan hak pendidikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Penertiban anak punk yang diatur dalam Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Anak Punk, Hak Pendidikan

Actions (login required)

View Item