PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA

PUTRI, MULYA ASIH (2022) PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text PUTRI MULYA ASIH_PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA.pdf Download (11MB) | Preview

Abstract

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana Pasal tersebut memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa kepada Bupati/Walikota. Trias Politica menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pelimpahan kewenangan terhadap Bupati/Walikota memunculkan masalah baru yaitu pada tataran teori Trias Politica. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota menurut Trias Politica. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis) yaitu metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Nampaknya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota tidak sejalan dengan teori Trias Politica karena Bupati/Walikota merupakan cabang kekuasaan Eksekutif yang tidak seharusnya melaksanakan tugas kekuasaan Yudikatif. Netralitas Bupati/Walikota juga sangat diragukan, yaitu dikhawatirkan ketika menyelesaikan sengketa pilkades tidak objektif dan akan mengandung unsur politis di dalamnya. Jika terjadi sengketa pilkades idealnya adalah dibawa ke Lembaga Yudikatif (Peradilan). Maka dari itu perlu dibuat suatu Peradilan Khusus yang khusus menangani sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Actions (login required)

View Item