PERJANJIAN PERKAWINAN PRESPEKTIF TEORI FEMINISME (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)

Citra, Fatimatuz Zahro (2022) PERJANJIAN PERKAWINAN PRESPEKTIF TEORI FEMINISME (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur). Skripsi thesis, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Citra Fatimatuz Zahro_PERJANJIAN PERKAWINAN PRESPEKTIF TEORI FEMINISME (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur).pdf Download (14MB) | Preview

Abstract

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat antara suami istri sebelum maupun sesudah pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum,agama dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Perjanjian perkawinan dalam kaitanya dengan upaya mensetarakan atau melindungi aset khususnya bagi pihak istri sangat relevan dengan teori feminisme yang menyatakan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam, hukum positif, dan teori feminisme terhadap perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan purposive sampling seperti wawancara dengan kepala dan staf KUA Kecamatan Putwokerto Timur, serta dokumentasi. Metode analisis data dilakukan secara induktif, yakni analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur, yang mengatur mengenai pemisahan harta dan hutang, kepengurusan harta suami, keperluan rumah tangga dan imbalan atas kesetiaan serta kepatuhan istri terhadap suami, dan kepemilikan harta. Dapat dilihat dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, perihal perjanjian mengenai harta kekayaan dinilai sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan keperluan rumah tangga dan imbalan kepatuhan serta kesetiaan istri kepada suami dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hukum positif, sudah memenuhi ketentuan hukum dan dapat diterima dan sah secara hukum berdasarkan KUH Perdata, UU No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari teori feminisme, khususnya feminisme marxis sosialis perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 bertentangan dengan pandangan feminisme marxis sosialis karena menempatkan istri pada posisi teralienasi oleh laki-laki. Kata Kunci : KUA Kecamatan Purwokerto Timur, Perjanjian Perkawinan, Teori Feminisme

Actions (login required)

View Item