Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Al 'Ainna, Al Mardhiyah (2022) Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview	Text Al 'Ainna Al Mardhiyah_Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (766kB) | Preview

Abstract

Pernikahan di bawah tangan mejadi sebuah polemik bagi masyarakat Indonesia karena berbagai hal yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi pelakunya. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur secara ketat perihal pernikahan. Di Desa Karanggedang pernikahan di bawah tangan merupakan tradisi turun temurun yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Karanggedang terhadap pernikahan di bawah tangan serta kesesuaian pandangan tokoh masyarakat terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan metode deskriptif. Objek penelitian ini berupa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan dan subjek penelitian adalah perangkat desa dan tokoh agama Desa Karanggedang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara analisis data berupa redusksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pernikahan di bawah tangan di desa Karanggedang merupakan tradisi turun temurun sebelum mempelai melakukan nikah resmi dan dilakukan setelah lamaran berlangsung dengan disaksikan oleh kedua keluarga mempelai. Pernikahan di bawah tangan dilakukan sebelum melakukan pernikahan resmi dikarenakan tradisi masyarakat yang sudah menjadi turun temurun, karena menghindari perbuatan yang melanggar norma agama atau dilarang oleh agama, karena istri tidak memperbolehkan suami beristri lagi atau poligami, karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap pergaulan bebas, karena biaya pernikahan di bawah tangan lebih murah dari pada pernikahan resmi, karena kurang atau rendahnya pengetahuan tentang nikah secara sah yang dicatatkan di KUA, karena rumitnya administrasi untuk melangsungkan pernikahan resmi yang harus diajukan, serta karena ketidaktegasan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang; (2) berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidanakan. Kata Kunci: Penikahan Di Bawah Tangan, Pandangan Tokoh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam

Actions (login required)

View Item