EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Nita Triana, Dr., M.Si. (2016) EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA. Laporan Penelitian. IAIN Purwokerto.

Preview

Text Dr. Hj. Nita Triana, M.Si._ EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA.pdf Download (470kB) | Preview

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang eksekusi hak tanggungan pada perbankan syariah dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Kasus kredit bermasalah dalam dunia perbankan syariahseringkali terjadi, hal ini disebabkan karena debitur wanprestasi. Hak tanggungan yang dijadikan jaminan dapat di eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Socio Legal Research, termasuk dalam ranah kajiannon doktrinal. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan eksekusi hak tanggungandalam sengketa ekonomi syariah di Pengadila AgamaPurbalingga telah berjalan sesuai dengan amanah dari Undang- Undang:Secara Substansi Pelaksanaan putusan eksekusi merupakan akhir dari suatu perkara yang merupakan hasil dari apa yang dituntut oleh penggugatyang diputuskan melalui pengadilan Agama dengan menggunakan pedoman yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau Rbg. Secara Struktur Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan eksekusi dengan pranata yang tersedia dari mulai pengajuan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, Hakim yang akan memeriksa putusan akhir, Juru Sita yang akan memanggil dan akan melakukan eksekusi dan ketika pelaksanaan lelang Panitera berperan sebagai pendamping Juru Sita dan Balai Lelang (KPKNL).Secara Budaya hukum. Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan eksekusi dengan pendekatan berbasis religi dan budaya. Pendekatan ini terbukti memudahkan pelaksanaan eksekusi.Kendala yg dihadapi secara umum, berupa, Kreditur sering menerima jaminan tanahdan bangunan yang mana sertifikat tanah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, Debitur tidak bersedia meninggalkan tempat hak tanggungannya, hambatan penjualan objek lelang eksekusi yaitu tidak kunjung terjualnya objek lelang/lelang. Kendala-kendala yang biasanya terjadi di dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sengketa ekonomi ini, dapat diatasi dengan berbagai penguatan dalam struktur/pranata maupun lewat budaya hukum yang dipilih oleh Pengadilan Agama Purbalingga

Actions (login required)

View Item