TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

ANGGI, AGUSTRIANI PUTRI (2022) TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ANGGI AGUSTRIANI PUTRI_TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada pertengahan tahun 2021 Kasus corona virus disease 2019 (COVID-19) meningkat sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa dan Bali, selama kebijakan PPKM Darurat banyak usulan dari pemerintah daerah untuk mengganti kebijakan PPKM Darurat menjadi Kebijakan PPKM Level sesuai dengan standar WHO (World Healt Organization) karena indikator kasus positif COVID-19 di setiap daerah tidak sama, maka pada tanggal 21 Juli 2021 pemerintah memberlakukan transisi kebijakan PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 dengan menyesuaikan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assesment atau penilaian di setiap daerah. Penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah dusturiyah untuk menganalisis kebijakan Transisi PPKM darurat ke level 4. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan buku, jurnal, dokumen, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti data primer yang didukung oleh data sekunder dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan kebijakan PPKM Level 4 sesuai dengan prinsif siyasah dusturiyah dalam konteks, pertama, asas legalitas yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam menangani kasus COVID-19 pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 dan memulihkan perekonomian negara salah satunya menerapkan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun yang belum sesuai dengan prinsif siyasah dusturiyah dalam konteks, yaitu asas persamaan hak atas kekayaan negara, asas keseimbangan sosial dan asas tanggung jawab negara, meskipun dalam kebijakan PPKM level 4 Pemerintah sudah menggunakan Program PEN sebagai bentuk jaminan sosial, namun pada program tersebut belum merata dengan baik, masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Kata kunci : PPKM Darurat, PPKM Level 4, siyasah dusturiyah

Actions (login required)

View Item