POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Fairiza Dwi, Hantari (2022) POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview	Text COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text FAIRIZA DWI HANTARI_POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Politik hukum merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan menggunakan hukum baru atau penggantian hukum lama. Kaitannya dengan RUU TPKS, politik hukum penghapusan kekerasan seksual dilakukan sebagai aktivitas negara untuk mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan (Ius Constituendum). Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi perlindungan HAM, dengan melakukan perlindungan terhadap nilai kemuliaan sebagai manusia seutuhnya. Dengan kata lain, negara melakukan perlindungan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, banyaknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadikan hak kebebasan seseorang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan belum sepenuhnya didapatkan. Maka, RUU TPKS menjadi salah satu solusi untuk menghapuskan kasus kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui urgensi pengesahan RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perspektif HAM. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian adalah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UUD 1945. Data sekunder penelitian berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu content analysis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dan kurangnya payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual. Untuk itu, RUU TPKS sangat dibutuhkan karena berperan penting untuk mengatasi diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual dan sebagai regulasi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, RUU TPKS menjadi penting karena sangat berorientasi terhadap korban kekerasan seksual dengan memberikan perhatian hukum terhadap korban kekerasan seksual dan memperhatikan hak-hak korban maupun keluarga korban. Kata Kunci: Politik Hukum, RUU TPKS, Kepastian Hukum, HAM

Actions (login required)

View Item