KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zidni Aghni, Kiromi (2022) KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA-1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Zidni Aghni Kiromi_KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH TERHADAP-2.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum merupak suatu konsekuensi logis dari negara hukum, dimana dalam konsep negara hukum kita mengenal asas legalitas yang menjadi sebuah dasar dari tindakan pemerintah, namun pada realitanya masih banyak suatu tindakan atau permasalah yang belum di atur dasar hukumnya atau dalam hal ini bisa disebut kekosongan hukum. Maka dari itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan terhadap pejabat publik untuk melakukan suatu tindakan diskresi manakala terjadi suatu kegentingan yang memerlukan suatu penangan cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang belum diatur dasar hukumnya. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dalam konsep negara hukum. Kedua, untuk menjelaskan kewenangan diskresi terhadap kekosongan hukum dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan buku karya A. Djazuli Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Data sekunder penelitian ini berupa data yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasannya kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum dilihat dari konsep negara hukum ialah bukan kewenangan sebebas-bebasnya dalam melakukan tindakan, melainkan tetap harus dibatasi oleh norma-norma yang ada dan harus berdasar pada AUPB. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri kewenangan diskresi pemerintah terhadap kekosongan hukum teramasuk dalam wilayah siyasah dusturiyah, dimana dalam konsep ini pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan yang belum diatur hukumnya harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 2x4. Fiqih > 2x4.9 Aspek Fiqih lainnya
300 Social sciences > 350 Public administration > 351 Of central governments
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Zidni Aghni sdri
Date Deposited: 26 Feb 2022 07:04
Last Modified: 26 Feb 2022 07:04
URI: http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/13363

Actions (login required)

View Item View Item