ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG KAB. CILACAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH)

AHMAD, MUFLIKHUDIN (2022) ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG KAB. CILACAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH). Masters thesis, UIN saifuddin zuhri.

Preview

Text MUFLIKHUDIN_ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG KAB. CILACAP.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dengan terjadinya corona-19 berlangsung. Masyarakat harus mempunyai terobosan baru untuk mendapatkan tambaha penghasilan.Dalam berwirausaha harus mempunyai modal, modal didapatkan dari bank atau lembaga keuangan. Jaminan yang paling memungkinkan adalah SK pegawai atau slip gaji. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan tentang syarat-syarat dan mekanisme barang jaminan pembiayaan. 2) menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syari’ah tentang barang-barang yang bisa dijadikan barang jaminan (marhun) hutang yang sesuai dengan syari’ah. 3) Memberi penjelasan bagi lembaga keuangan syari’ah dan masyarakat, tentang status hukum Menjaminkan SK Pegawai dan bukti gaji untuk dijadikan jaminan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research. Pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data mengunakan data primer dan dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, display data, penarikan kesimpulan data. Hasil dari penelitian menunjukan pembiayaan di BSI Majenang harus disertakan sebuah jaminan, karena sebagai suatu kehati-hatian ketika di kemudian hari nasabah terjadi wantprestasi. Para nasabah yang melakukan pembiayaan kebanayakan menggunakan jamianan SK pegawai. Pembiayaan yang disertakan jaminan dinamakan akad rahn. Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan tentang kebolehan dari pada rahn. Marhun harus sesuatu hal yang benilai dan dapat diperjual belikan. Dalam pembiayaan di BSI Majenang jaminan yang banyak di gunakan adalah SK pegawai. Jenis barang jaminan harus memiliki ketentuan bisa diperjual belikan atau barang yang ainun musyahadah atau syaun maushufun fi al dzimmah. Sehubungan dengan SK pegawai, ulama dan dikuatkan oleh fatwa MUI tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Setelah dilakukan observasi di BSI Majenang tentang penahanan SK pegawai sebagai jaminan tenyata tidak hanya penahanan SK Pegawai harus disertakan pemotongan gaji. Dengan demikian SK Pegawai tidak menjadi syarat mutlak didalam pembiayaan. Dapat disimpulkan yang dijaminkan adalah pemotongan gaji yang di perkuat dengan SK Pegawai dan slip gaji maka akad rahn ini benar dan sah.

Actions (login required)

View Item