TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)

Eva, Andrianingsih (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview	Text Cover_Bab 1_Bab V_Daftar Pustaka.pdf Download (612kB) | Preview
Preview	Text Eva Andrianingsih_Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia kini masuk dalam kategori extra ordinary crime. Adanya korupsi tidak hanya berdampak bagi kerugian negara tetapi juga pada kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam perjalanannya memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian dan berganti menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Perubahan tersebut membawa pro dan kontra di kalangan masyarakat karena terdapat beberapa pasal yang dianggap melemahkan kinerja KPK. Salah satunya Pasal 40 terkait kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang tidak dikenal dalam undang-undang KPK sebelumnya. Landasan diubahnya kewenangan ini yaitu Pasal 28D UUD 1945 tentang hak asasi manusia, dalam hal ini guna menjamin kepastian hukum para tersangka atas lamanya proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan sifat penelitiannya kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini menggunakan undang-undang. Sedangkan sumber data sekundernya berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, internet dan segala bentuk peraturan yang mendukung atau menentangnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 berdasarkan Pasal 40 undang-undang revisi, ternyata tidak mencerminkan tujuan pemerintah memberantas korupsi. Terdapat batasan waktu 2 tahun, membuat model SP3 KPK jauh lebih sederhana ketimbang model SP3 yang dikeluarkan lembaga penegak hukum lain. Dengan demikian, menurut tinjauan fiqh siyasah yang tergolong ke dalam bidang fiqh siyasah dusturiyah kewenangan dalam pasal ini tidak sejalan dengan konsep politik dalam Islam bahwa seharusnya aturan dibentuk untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

Actions (login required)

View Item