PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)

TAYAH, MUTI'AH (2022) PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text TAYAH MUTI'AH_PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133PHP.BUP-XIX2021).pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021) ABSTRAK TAYAH MUTI’AH NIM. 1717303077 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Sengketa pilkada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan proses pemilihan. Dalam kasus sengketa pilkada di Kabupaten Sabu Raijua ditemukan bukti bahwa pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua nomor urut 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2021. Sehingga Orient P. Riwu Kore telah memiliki dua kewarganegraan yaitu Indonesia dan Amerika. Tujuan dari penelitian ini yaitu : Pertama, untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemohon dalam mengajukan gugatan perspektif teori Kewarganegaraan dan Pilkada yang berlaku di Indonesia Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa yang digunakan yaitu content analysis. Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengenai hukum kewarganegaraan ganda yang berlaku di Indonesia. Kedua, pertimbangan pemohon dalam mengajukan permohonan kepada MK sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18, mengenai syarat Warga Negara Indonesia untuk ikut mencalonkan diri menjadi pejabat. Dengan aturan kewarganegaraan tunggal yang berlaku di Indonesia seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda telah tidak memenuhi syarat pencalonan untuk menjadi pejabat negara. Kata Kunci : Sengketa Pilkada, Kewarganegaraan Ganda, Putusan MK

Actions (login required)

View Item