ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TEGAL TERHADAP SENGKETA LELANG OBJEK JAMINAN DALAM AKAD MUSYĀRAKAH (Studi Putusan Nomor 045/Pdt.G/2017/PA.Tg)

NISWATUN, HADZIQOH (2021) ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TEGAL TERHADAP SENGKETA LELANG OBJEK JAMINAN DALAM AKAD MUSYĀRAKAH (Studi Putusan Nomor 045/Pdt.G/2017/PA.Tg). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Text NISWATUN HADZIQOH-SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Keadilan dan penegakan hukum menjadi permasalahan yang akhir-akhir ini menarik untuk dibicarakan. Pengadilan menjadi salah satu tempat pencarian keadilan tidak jarang disorot masyarakat. Pengetahuan masyarakat mengenai putusan, undang-undang, peraturan, perjanjian masih tergolong rendah. Sehingga saat hakim mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan apa yang dinilai baik oleh masyarakat, hakim akan dinilai tidak menegakan keadilan. Padahal dalam merumuskan sebuah putusan, hakim memiliki beberapa aliran yaitu Legisme, Briefjurisprudenz, dan aliran yang berlaku sekarang. Penelitian ini, menganalisis putusan dari Pengadilan Agama Tegal dengan perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PA.Tg tentang lelang objek jaminan dalam akad musyārakah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan tersebut, maka pemecahan perkara No. 045/Pdt.G/2017/PA.Tg mempertimbangakan undang-undang yang berlaku yang berasal dari norma-norma masyarakat. Metode analisis dalam penelitian ini, menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan perkara No. 045/Pdt.G/2017/PA.Tg hakim menolak seluruh gugatan penggugat penggugat. Dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan aliran yang berlaku sekarang. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan hukum materil dan hukum formil Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Perbankan, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyārakah, Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. B.001/AO-TGL/SP3/XII/2014 tertangal 9 Desember 2014 tentang Akad Musyārakah, dan grose Nomor 23 tertanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Farah Fauziah Hanum, S.H. Kata kunci: Putusan, Hakim, Musyārakah.

Actions (login required)

View Item