PRAKTIK BARRIER TO ENTRY YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS ANTARA GRAB DENGAN PT TPI DALAM PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 13/KPPU-I/2019 TENTANG JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS)

Hesti, Erfiani (2021) PRAKTIK BARRIER TO ENTRY YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS ANTARA GRAB DENGAN PT TPI DALAM PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 13/KPPU-I/2019 TENTANG JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text HESTI ERFIANI_PRAKTIK BARRIER TO ENTRY YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkembangan jasa angkutan sewa khusus yang semakin masif, menimbulkan berbagai pelaku usaha berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan menciptakan branding yang menarik perhatian konsumen. Upaya saling bersaing juga terjadi diantara perusahaan jasa angkutan sewa khusus yang salah satunya dilakukan oleh Grab dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI). Dalam perkara Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 13/KPPU-I/2019, mereka diduga melanggar Pasal 14 terkait Integrasi Vertikal dan Pasal 19 huruf d terkait Praktik Diskriminasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang merupakan barrier to entry, yang mana apabila dalam hukum ekonomi syariah barrier to entry dikaitkan dengan praktik talaqqi> al rukba>n. Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kepustakaan (library research), dimana penulis menggunakan putusan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik barrier to entry, penulis juga mengumpulkan literatur yang sudah ada, untuk kemudian dijadikan sebagai sumber data sekunder. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis untuk mendapatkan gambaran praktik barrier to entry terkait jasa angkutan sewa khusus. Gambaran tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa; Pertama, terdapat bentuk-bentuk barrier to entry yang dikaitkan dengan konsep rule of reason, yakni hambatan atas tindakan-tindakan yang diciptakan oleh praktik perusahaan lama, regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap konsumen dan regulasi oleh Pemerintah. Kedua, setelah melalui upaya keberatan pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 yang kemudian tidak lagi berkekuatan hukum. Ketiga, bahwa praktik barrier to entry terkait jasa angkutan sewa khusus bertentangan dengan Islam, pelaksanaannya tidak diperbolehkan dalam hal ini dikaitkan dengan praktik talaqqi> al rukba>n karena akan merugikan pelaku usaha lain.

Actions (login required)

View Item