PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)

Tian, Firza Maulana (2021) PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text TIAN FIRZA MAULANA_PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan Kasasi No 369 K-TUN-LH-2019).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Perkara izin tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penyesuaian tahap kegiatan operasi produksi telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan penerapan kaidah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga pada Judex Facti yang diterapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada putusan tingkat pertama dan banding sesuai penerapan hukum dari Majelis Hakim. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana analisa hukum pada perkara izin pertambangan PT.MCM dalam Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kasuistik. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019 penerapan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru, dan Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Kemudian telah batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indoneisa Nomor 441.K/30/DJB/2017, dimana menurut Mahkamah Agung Surat Keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian (Precautionary Principle).

Actions (login required)

View Item