ANALISIS PUTUSAN MENGENAI DWANGSOM DALAM PERKARA HADHANAH (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.)

Ainun, Naifah (2021) ANALISIS PUTUSAN MENGENAI DWANGSOM DALAM PERKARA HADHANAH (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas.). Skripsi thesis, IAIN PURWOKERTO.

Preview

Text AINUN NAIFAH_ANALISIS PUTUSAN MENGENAI DWANGSOM DALAM.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian di antara suami dan istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Jika terjadi suatu perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak mereka, Pengadilan akan memutuskan tentang siapa yang akan menguasai anak tersebut. Hakim di Pengadilan Agama berkewajiban untuk memutus dan menuntaskan setiap perkara yang masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali dalam bentuk penetapan dan juga putusan. Dalam penerapan putusan di pengadilan, terdapat istilah dwangsom uang paksa yang digunakan hakim sebagai upaya tambahan dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Hukuman tersebut dijatuhkan agar pihak tergugat mau melaksanakan hukuman pokok yang diperintahkan hakim dalam putusan, dan berhenti ketika tergugat telah melaksanakan hukuman pokok tersebut dengan sukaela, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar, adil, dan manusiawi Metode penelitian yang digunakan dalam penelitia ini adalah kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri literatur yang berkenaan dengan masalah yang di teliti dengan baik menggunakan buku, artikel, jurnal, website, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian skripsi untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yaitu dengan melakukan pengkajian bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. Dwangsom merupakan suatu upaya paksa yang terdapat dalam Pengadilan yang digunakan hakim untuk menghukum tergugat yang tidak mau melaksanakan hukuman pokok yang terdapat dalam putusan. Bentuk hukuman dwangsom sendiri yaitu berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim dalam putusan. Dwangsom hanya di jatuhkan pada putusan yang hukuman pokoknya condemnatoir dan bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Hukuman ini akan berakhir sampai si tergugat mau melaksanakan hukuman pokonya secara sukarela, jika hukuman pokok sudah dilaksanakan maka dwangsom akan berhenti dengan sendirinya. Sifat yang melekat pada dwangsom ini yaitu, bahwasanya dwangsom merupakan hukuman Accesoir, hukuman tambahan, dan tekanan psychis bagi terhukum. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan, tentang prosedur penerapan dwangsom di Pengadilan Agama yaitu Prosedur atau hal yang dilakukan dalam pelaksanaan dwangsom di pengadilan agama yaitu : tuntutan tentang dwangsom tersebut diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara; tuntutan dwangsom tersebut didasarkan kepada posita yang jelas; besarnya dwangsom tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang; tuntutan dwangsom tersebut dicantumkan secara jelas dan tegas secara petitum. Kemudian dalam putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas hakim dalam pertimbangan putusannya telah memenuhi aspek-aspek dan syarat-syarat yang membolehkan hakim untuk menyertakan hukuman dwangsom pada perkara hadhanah tersebut. Syarat yang telah terpenuhi tersebut yaitu: 1. Pihak berperkara yang meminta hukuman dwangsom tersebut kepada hakim; 2. Diajukan bersama dengan hukuman pokok; 3. Tidak dijatuhkan dengan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang; 4. Terhukum tidak dalam keadaan pailit atau miskin. Kata Kunci: Dwangsom (Uang Paksa), Hadhanah, Pengadilan Agama Pasuruan.

Actions (login required)

View Item